LIPUTAN Banua, Tanjung -Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Suripno Sumas menyoroti adanya beberapa kendala yang masih dihadapi dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Salah satu masalah utama adalah jarak tempuh masyarakat ke Samsat yang cukup jauh, terutama bagi warga di pelosok.
Selain itu, besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan untuk kendaraan tertentu juga menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kami menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi, terutama terkait akses masyarakat ke layanan pembayaran pajak551,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Samsat Tabalong, di Tanjung, Sabtu (28/11/2024).
Untuk itu, lanjutnya, wKomisi II berkomitmen untuk berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Kalsel dan pihak kepolisian guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
Di sisi lain, sebagaimana dilansir dari berita Humas DPRD Kalsel, Suripno mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas kinerja UPPD Samsat Tabalong yang berhasil melampaui target penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga lebih dari 100 persen.
Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan dedikasi dan upaya luar biasa dari Samsat Tabalong dalam mengelola pendapatan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Samsat Tabalong. Ini adalah prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi bukti bahwa pengelolaan pajak di sini telah berjalan dengan baik,” pujinya kepada pihak Samsat Tabalong.
Di tempat yang sama, Kepala UPPD Samsat Tabalong, Dwi Wahyu Joko Purnomo merespons baik apresiasi dan masukan dari Komisi II Àtersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah memperluas layanan digital seperti e-Samsat untuk mempermudah akses masyarakat.
“Kami berterima kasih atas apresiasi dari Komisi II DPRD Kalsel. Tentu masukan yang disampaikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” ungkap Dwi Wahyu.
Diharapkan, sinergi antara DPRD, BPKAD, dan Samsat Tabalong dapat menghasilkan solusi yang efektif, sehingga optimalisasi pajak kendaraan bermotor tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. (Lil)