Banjarmasin, LiputanBANUA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan peningkatan kualitas daya saing daerah, hingga tema pembangunan Kalimantan Selatan pun di tahun 2024 ini adalah Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Ir Roy Rizali Anwar ST MT menyampaikan hal itu pada saat memberikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APDB TA 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (21/08/24) pagi.
Menurut gubernur, tema ini memberi gambaran bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Karmila Muhidin itu, Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalimantan Selatan, dalam teks sambutannya mengatakan, tahapan penyampaian penjelasan ini sangatlah penting dalam proses pembentukan raperda yang dimaksud.
“Penyampaian ini sangat penting karena memuat rencana keuangan yang digunakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran,” ujar Paman Birin.
Melalui perencanaan yang matang, lanjutnya, Paman Birin dengan kolaborasi antareksekutif dan legislatif akan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada guna mencapai pembangunan daerah. “Melalui ini, kita ingin mencapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan,” tambah Paman Birin.
Untuk mencapai kesepakatan RAPBD Perubahan tersebut, terlebih dulu ada penyampaian pandangan fraksi-fraki DPRD Prov Kalimantan Selatan. Kepada sejumlah wartawan, Sekda sebutkan bahwa dalam RAPBD Perubahan tersebut pihaknya memuat penjabaran di antaranya Pendapatan Rp11,4 triliun, Belanja Rp13,1 triliun. “Semoga ini bisa dilaksanakan SKPD hingga mayarakat dapat merasakan Pembangunan,” harapnya. [Lil]